Breaking
●Harga BBM di Indonesia: Selisih Pertamax dan Pertalite●Gugatan Syarat Usia Capres Cawapres Minta Batas 19 Tahun●Timnas Mesir Rayakan 70 Gol Salah, Rekor Lama Diperdebatkan●Innova Jalan Sendiri di Jepara Bergerak Tanpa Pengemudi●Chelsea FC Wanita vs Paris Saint-Germain FC Disorot●Puting Beliung Awal Musim Hujan: Mengapa Angin Menguat?●Ledakan Kilang Migas Cepu Blora Picu Api Besar di●Pohon Tumbang Bogor Bandung: Tiga Titik Kota Bogor●Mengapa Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Dicari di Tengah Seleksi●Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Hutan Kota UI Tak Tersentuh●Cuaca Surabaya Hari Ini: Tujuh Kecamatan Berpotensi Hujan●Tabel KUR BRI 2026: Kisaran Rp1 Juta Hingga Rp50 Juta●Suku Bunga Bi Rate Naik 25 Bps, IHSG Masih Goyah●Uji Coba QRIS Hong Kong Desember 2026 Dimulai Pekan Kedua●Penggeledahan Posko Dugaan Makar Meluas dari Cipete●Sufmi Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran, Usulan Tidar●ASEAN Club Championship 2026-2027: Mulai 7 Oktober●Drama Korea Doctor X Tembus 43,1 Juta Jam Tontonan Global●Evaluasi Pemain Persebaya Usai Menang 4-3●Gelar Perkara Dugaan Makar Listyo Sigit Digelar Besok●Kerja Sama Indonesia China Rp1.300 Triliun Disaksikan Prabowo●Pendaki 15 Tahun Hilang di Gunung Bawakaraeng Ditemukan Selamat●Messi Layangkan Somasi ke Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina●Pramono Janji Tertibkan Parkir Liar Blok M Secepatnya
●Harga BBM di Indonesia: Selisih Pertamax dan Pertalite●Gugatan Syarat Usia Capres Cawapres Minta Batas 19 Tahun●Timnas Mesir Rayakan 70 Gol Salah, Rekor Lama Diperdebatkan●Innova Jalan Sendiri di Jepara Bergerak Tanpa Pengemudi●Chelsea FC Wanita vs Paris Saint-Germain FC Disorot●Puting Beliung Awal Musim Hujan: Mengapa Angin Menguat?●Ledakan Kilang Migas Cepu Blora Picu Api Besar di●Pohon Tumbang Bogor Bandung: Tiga Titik Kota Bogor●Mengapa Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Dicari di Tengah Seleksi●Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Hutan Kota UI Tak Tersentuh●Cuaca Surabaya Hari Ini: Tujuh Kecamatan Berpotensi Hujan●Tabel KUR BRI 2026: Kisaran Rp1 Juta Hingga Rp50 Juta●Suku Bunga Bi Rate Naik 25 Bps, IHSG Masih Goyah●Uji Coba QRIS Hong Kong Desember 2026 Dimulai Pekan Kedua●Penggeledahan Posko Dugaan Makar Meluas dari Cipete●Sufmi Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran, Usulan Tidar●ASEAN Club Championship 2026-2027: Mulai 7 Oktober●Drama Korea Doctor X Tembus 43,1 Juta Jam Tontonan Global●Evaluasi Pemain Persebaya Usai Menang 4-3●Gelar Perkara Dugaan Makar Listyo Sigit Digelar Besok●Kerja Sama Indonesia China Rp1.300 Triliun Disaksikan Prabowo●Pendaki 15 Tahun Hilang di Gunung Bawakaraeng Ditemukan Selamat●Messi Layangkan Somasi ke Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina●Pramono Janji Tertibkan Parkir Liar Blok M Secepatnya
16.53 WIB
nasional
4 dibaca

Pemakzulan Gibran DPR

Sebanyak 120 DPR resmi mengajukan HMP pemakzulan Gibran, membuka proses politik yang kini menunggu tahapan parlemen.

Ringkasan
  • Sebanyak 120 DPR resmi mengajukan HMP pemakzulan Gibran, membuka proses politik yang kini menunggu tahapan parlemen.
  • Sebanyak 120 DPR tercatat mengajukan HMP pemakzulan Gibran, namun komposisi fraksinya belum tersedia.
  • Nasib usulan pemakzulan Gibran DPR belum ditentukan oleh pengajuan 120, melainkan rangkaian pemeriksaan konstitusional.
Pemakzulan Gibran DPR
arwani · 11 November 2026

Kronologi dan status pengajuan HMP

Sebanyak 120 DPR resmi mengajukan HMP pemakzulan Gibran, membuka proses politik yang kini menunggu tahapan parlemen. Usulan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR sebagai awal pengajuan pemakzulan Gibran DPR. Statusnya belum menjadi keputusan pemakzulan.

HMP merupakan singkatan dari Hak Memakzulkan Presiden/Wakil Presiden. Hak itu digunakan parlemen untuk mengajukan proses pemberhentian presiden atau wakil presiden melalui mekanisme konstitusional.

Dokumen pengajuan kini berada dalam ranah pimpinan DPR. Mereka akan menindaklanjuti berkas tersebut berdasarkan ketentuan dan tata cara yang berlaku di parlemen.

Tahap selanjutnya mencakup pemeriksaan kelengkapan usulan dari para pengusul. Pemeriksaan itu menjadi dasar untuk menentukan agenda pembahasan berikutnya.

Setelah proses administratif berjalan, usulan dapat dibawa ke forum resmi DPR. Forum tersebut berfungsi menyampaikan, menilai, serta menentukan kelanjutan pengajuan HMP.

Keputusan akhir tidak otomatis lahir saat usulan diserahkan. DPR masih harus menjalankan seluruh tahapan yang dipersyaratkan sebelum menentukan arah proses terhadap Gibran.

Rincian komposisi fraksi pengusul

Sebanyak 120 DPR tercatat mengajukan HMP pemakzulan Gibran, namun komposisi fraksinya belum tersedia. tersebut menjadi dasar pengajuan resmi yang disebutkan dalam materi pemberitaan. Rincian paling spesifik baru menyebut keterlibatan 18 Fraksi PKB.

PKB menjadi satu-satunya fraksi yang jumlah pengusulnya disebut secara jelas. Sebanyak 18 fraksi itu tercatat masuk dalam daftar pengusul. Data tersebut belum menjelaskan nama seluruh maupun pembagian wilayah pemilihannya.

Perolehan kursi PKB di DPR tidak dapat dicantumkan tanpa sumber resmi dalam bahan yang tersedia. Jumlah 18 merupakan pengusul HMP, bukan otomatis keseluruhan kursi fraksi. Pembedaan ini penting agar komposisi dukungan tidak keliru dibaca.

Fraksi lain disebut dalam sejumlah judul pemberitaan terkait, tetapi jumlah pengusulnya tidak disertakan. Karena itu, per fraksi selain PKB belum dapat dipastikan. Penyebutan nama fraksi tanpa jumlah berisiko menghasilkan rincian yang tidak terverifikasi.

Belum ada keterangan dalam materi ini mengenai fraksi yang secara tegas menolak atau memberikan catatan khusus. Status fraksi yang belum ikut serta juga belum dijabarkan. Informasi tersebut memerlukan daftar resmi pengusul atau pernyataan masing-masing pimpinan fraksi.

Dengan data yang tersedia, total 120 pengusul dan kontribusi 18 PKB menjadi informasi utama. Rincian sisa 102 belum bisa dibagi berdasarkan fraksi secara akurat. Pembaruan daftar resmi akan menentukan gambaran dukungan pemakzulan Gibran DPR.

Dasar hukum dan alasan pemakzulan

Nasib usulan pemakzulan Gibran DPR belum ditentukan oleh pengajuan 120, melainkan rangkaian pemeriksaan konstitusional. Tahap berlangsung melalui mekanisme hak menyatakan pendapat di DPR. Keputusan akhir berada pada MPR setelah proses hukum dan politik terpenuhi.

Landasan utama terdapat dalam Pasal 7A UUD 1945. Ketentuan itu menyebut Presiden atau Wakil Presiden dapat diberhentikan karena pelanggaran hukum. Jenis pelanggarannya mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan.

Pasal 7B mengatur DPR terlebih dahulu menyampaikan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi. Pengajuan tersebut wajib didukung sekurang-kurangnya dua pertiga DPR dalam sidang paripurna. Sidang itu juga harus dihadiri minimal dua pertiga keseluruhan parlemen.

Mahkamah Konstitusi kemudian memeriksa, mengadili, serta memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran tersebut. Putusan MK berfungsi menguji terpenuhi atau tidaknya unsur pelanggaran oleh Wakil Presiden. Pemeriksaan itu bukan keputusan pemberhentian, karena kewenangan terakhir tetap berada pada MPR.

Dalil pengusul pada pokoknya mengaitkan dugaan pelanggaran serius dengan kelayakan Gibran mempertahankan jabatan Wakil Presiden. Mereka meminta DPR menilai persoalan tersebut melalui forum resmi, bukan sekadar pernyataan politik. Substansi tuduhan harus dibuktikan menggunakan dokumen, fakta, serta ketentuan hukum yang relevan.

Apabila pendapat DPR dinyatakan terbukti oleh MK, DPR dapat meneruskannya kepada MPR. Lembaga tersebut wajib menggelar sidang untuk memutus permintaan pemberhentian sesuai prosedur konstitusi. Gibran juga memiliki ruang menyampaikan penjelasan dalam sidang MPR sebelum keputusan diambil.

Dampak politik dan skenario lanjutan

Dukungan 120 legislator membuka ujian politik besar, tetapi belum otomatis mengantarkan proses pemakzulan menuju pemberhentian.

tersebut masih harus melewati pembahasan serta keputusan dalam rapat paripurna DPR. Forum itu akan menilai dasar, bukti, dan alasan pengajuan hak menyatakan pendapat.

Konstitusi mensyaratkan rapat dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga DPR. Persetujuan usulan memerlukan dukungan minimal dua pertiga yang hadir.

Jika disetujui, DPR menyampaikan pendapatnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh putusan atas dugaan pelanggaran. Tahap tersebut menjadi penentu sebelum proses berlanjut ke Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, MPR dapat menggelar sidang pemberhentian. Sidang itu membutuhkan kehadiran sedikitnya tiga perempat, sedangkan keputusan memerlukan dukungan dua pertiga peserta.

Fraksi yang belum mengambil sikap kemungkinan meminta argumentasi hukum, kelengkapan bukti, serta kejelasan kepentingan publik. Pemerintah berpeluang menekankan penghormatan terhadap prosedur konstitusional sambil menyiapkan pembelaan politik.

Di luar parlemen, publik akan menilai pemakzulan Gibran DPR melalui kualitas bukti dan transparansi proses. Perdebatan dapat meningkatkan pengawasan terhadap lembaga negara, sekaligus memperbesar polarisasi bila narasi partisan mendominasi.

Pertanyaan Umum

Apa arti pengajuan HMP pemakzulan Gibran?

Pengajuan HMP menandai dimulainya proses parlemen, bukan keputusan final pemberhentian wakil presiden.

Mengapa jumlah pengusul tiap fraksi belum?

Materi yang tersedia hanya mencantumkan total 120 dan 18 PKB. fraksi lain memerlukan daftar resmi pengusul.

Apakah pengajuan HMP langsung memberhentikan Gibran?

Tidak. Usulan itu hanya memulai proses politik dan hukum, sedangkan pemberhentian membutuhkan pemeriksaan MK serta keputusan MPR.

Transparansi: Artikel ini disusun dengan bantuan teknologi AI generatif berdasarkan sumber berita publik, lalu melewati gerbang kualitas otomatis dan kurasi redaksi tim redaksi ARUS sebelum terbit.