Breaking
●Harga Toyota Land Cruiser FJ dan Toyota Rush Terbaru di GAW 2026●Rute Baru Transjabodetabek ke Senen Disetujui Pramono●Jadwal Viettel FC vs SLNA: Kick-off 20 November 19.15 WIB●Troyes vs Le Havre: Lineup, Prediksi, Odds, dan Rekor Duel●Kemacetan Flyover Pesing Meluas Usai Penutupan Pukul 22.00●Dan Flavin Guggenheim Bilbao: Cahaya di Setiap Galeri●Buruh Siapkan Gugatan UMP DKI 2027 ke PTUN●Waspada Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi Indonesia Hingga Minggu●Kebakaran Permukiman Baduy Luar Menghancurkan Hunian di Kenekes●Kans Tim Nasional Sepak Bola U-17 Malaysia Menyempit●Kasus Kebun Sawit Ilegal Duta Palma, Jaksa Minta Rp81,8 T●MBG 2.0 dan Pembenahan Tata Kelola Anggaran BGN●Tiga Bulan Karhutla Kobar Kalteng, Status Darurat Berakhir●UMP Banten 2027 Naik 8,77 Persen Jadi Rp3,37 Juta●Rumah Cibinong Diduga Posko Makar Dekat Jalan Tegar Beriman●Kebakaran Baduy Luar: Jumlah Bangunan Hangus Bertambah●Belgia U-17 vs Vietnam U-17 Muncul di Google Trends●Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, Sejauh Mana Rencananya●Kendal Tornado Makin Sulit Dikejar di Puncak Liga 2●Jadwal Al-Ahli Saudi vs Al-Nassr Tercantum 15 Oktober 2026●Kueri Shakhtar Masuk Tren Google Indonesia, Apa Pemicunya?●Bareskrim Perbarui Kasus Korban Penyadapan Listyo Sigit●Tiwi/Fadia Hong Kong Open 2026 Singkirkan Unggulan Pertama●Kasus Pemerasan SYL Mandek Karena Firli Absen Diperiksa
●Harga Toyota Land Cruiser FJ dan Toyota Rush Terbaru di GAW 2026●Rute Baru Transjabodetabek ke Senen Disetujui Pramono●Jadwal Viettel FC vs SLNA: Kick-off 20 November 19.15 WIB●Troyes vs Le Havre: Lineup, Prediksi, Odds, dan Rekor Duel●Kemacetan Flyover Pesing Meluas Usai Penutupan Pukul 22.00●Dan Flavin Guggenheim Bilbao: Cahaya di Setiap Galeri●Buruh Siapkan Gugatan UMP DKI 2027 ke PTUN●Waspada Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi Indonesia Hingga Minggu●Kebakaran Permukiman Baduy Luar Menghancurkan Hunian di Kenekes●Kans Tim Nasional Sepak Bola U-17 Malaysia Menyempit●Kasus Kebun Sawit Ilegal Duta Palma, Jaksa Minta Rp81,8 T●MBG 2.0 dan Pembenahan Tata Kelola Anggaran BGN●Tiga Bulan Karhutla Kobar Kalteng, Status Darurat Berakhir●UMP Banten 2027 Naik 8,77 Persen Jadi Rp3,37 Juta●Rumah Cibinong Diduga Posko Makar Dekat Jalan Tegar Beriman●Kebakaran Baduy Luar: Jumlah Bangunan Hangus Bertambah●Belgia U-17 vs Vietnam U-17 Muncul di Google Trends●Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, Sejauh Mana Rencananya●Kendal Tornado Makin Sulit Dikejar di Puncak Liga 2●Jadwal Al-Ahli Saudi vs Al-Nassr Tercantum 15 Oktober 2026●Kueri Shakhtar Masuk Tren Google Indonesia, Apa Pemicunya?●Bareskrim Perbarui Kasus Korban Penyadapan Listyo Sigit●Tiwi/Fadia Hong Kong Open 2026 Singkirkan Unggulan Pertama●Kasus Pemerasan SYL Mandek Karena Firli Absen Diperiksa
06.45 WIB
nasional
3 dibaca

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR pada Kamis 19/11

DPR mengubah status RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang melalui rapat paripurna pada Kamis (19/11).

Ringkasan
  • DPR mengubah status RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang melalui rapat paripurna pada Kamis (19/11).
  • Pengesahan UU Perampasan Aset mendapat dukungan KPK, lembaga yang berada di garis depan pemberantasan korupsi.
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR pada Kamis 19/11
Arwani Pratama · Editor-in-Chief · 19 November 2026 · Diperbarui 20 November 2026

DPR Mengesahkan RUU Perampasan Aset

DPR mengubah status RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang melalui rapat paripurna pada Kamis (19/11). Keputusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam pembentukan aturan terkait penyitaan aset. Pengesahan itu sekaligus mengakhiri tahap pembahasan rancangan pada forum legislatif.

Pengesahan dilakukan dalam agenda resmi DPR yang membahas perubahan rancangan tersebut menjadi aturan berlaku. Dengan keputusan itu, materi RUU memperoleh kedudukan sebagai undang-undang. Momentum tersebut menjadi dasar baru bagi pengaturan perampasan aset di Indonesia.

UU Perampasan Aset berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi. Cakupannya juga menyentuh tindak pidana lain sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut. Ruang lingkup itu menunjukkan bahwa aturan tidak hanya diarahkan pada perkara korupsi.

Keterkaitan dengan berbagai tindak pidana membuat aturan ini memiliki cakupan pembahasan yang luas. Namun, penerapan ketentuannya tetap bergantung pada isi pasal serta mekanisme hukum yang berlaku. Rincian pelaksanaan menjadi bagian penting setelah pengesahan dilakukan.

Bagi publik, keputusan DPR memberikan kepastian bahwa rancangan tersebut telah melewati tahapan legislasi utama. Status baru ini membedakan aturan tersebut dari rancangan yang masih menunggu persetujuan. Selanjutnya, perhatian akan tertuju pada pelaksanaan undang-undang dalam perkara yang relevan.

Pengesahan pada Kamis (19/11) mencatat perubahan formal dari rancangan menjadi peraturan perundang-undangan. DPR kini telah menetapkan dasar hukum mengenai perampasan aset dalam konteks pidana korupsi dan perkara lainnya. Ketentuan tersebut menjadi rujukan setelah berlaku sesuai prosedur hukum.

Respons KPK atas Pengesahan UU

Pengesahan UU Perampasan Aset mendapat dukungan KPK, lembaga yang berada di garis depan pemberantasan korupsi. Sikap itu menempatkan aturan baru sebagai instrumen penting dalam agenda antikorupsi nasional. KPK menilai kehadiran regulasi tersebut dapat memperkuat upaya membongkar perkara korupsi. Pernyataan itu menjadi respons lembaga setelah DPR menyetujui rancangan tersebut.

Menurut penilaian KPK, pengesahan ini memberi penguatan bagi kerja pemberantasan korupsi. Regulasi baru dipandang mampu melengkapi instrumen hukum yang sebelumnya digunakan penegak hukum. Namun, dampak nyata aturan tersebut tetap bergantung pada penerapan yang konsisten. Pelaksanaan di lapangan perlu berjalan sesuai ketentuan, kewenangan, serta prinsip hukum.

Dukungan KPK juga memperlihatkan pentingnya kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Aturan yang jelas dapat membantu menyamakan pemahaman antarpenegak hukum. Kesamaan pemahaman dibutuhkan agar proses penegakan tidak menimbulkan tafsir berbeda. Pada titik ini, koordinasi antarlembaga menjadi unsur yang tidak bisa diabaikan.

UU Perampasan Aset kini memasuki tahap pelaksanaan setelah disahkan DPR menjadi undang-undang. Perubahan status tersebut menuntut kesiapan lembaga terkait menjalankan ketentuan secara bertanggung jawab. KPK menyatakan dukungan, tetapi keberhasilan kebijakan tetap perlu diukur melalui praktik. Ukuran itu mencakup konsistensi penanganan, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak hukum.

Bagi agenda antikorupsi, pengesahan aturan ini membawa harapan terhadap penguatan penegakan hukum. Harapan tersebut tidak berhenti pada lahirnya regulasi semata. Institusi penegak hukum perlu menerjemahkan dukungan itu melalui kerja yang terukur. Masyarakat pun dapat mencermati bagaimana aturan baru diterapkan dalam perkara nyata.

Respons KPK menegaskan bahwa pengesahan aturan dipandang relevan dengan kebutuhan pemberantasan korupsi. Meski demikian, evaluasi berkala diperlukan untuk melihat efektivitas pelaksanaannya. Pengawasan publik dapat membantu menjaga proses tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, kekuatan aturan ditentukan oleh pelaksanaan, bukan hanya keputusan pengesahan.

Harapan terhadap Pemulihan Keuangan Negara

Pengesahan RUU Perampasan Aset membuka harapan baru bagi negara untuk mengejar kembali kerugian akibat tindak pidana korupsi. Langkah DPR tersebut menempatkan pemulihan keuangan negara sebagai salah satu perhatian penting dalam agenda penegakan hukum. Namun, dampaknya tetap bergantung pada pelaksanaan yang cermat, transparan, serta menghormati hak pihak terkait.

Selama ini, pemberantasan korupsi tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga berupaya mengembalikan aset yang berasal dari kejahatan. Ketika aset dapat ditelusuri dan dipulihkan, kerugian publik berpeluang kembali menjadi sumber pembiayaan negara. Manfaat tersebut dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah menangani korupsi.

UU Perampasan Aset diharapkan memberi dasar lebih kuat bagi upaya mengamankan kekayaan yang berkaitan dengan perkara korupsi. Keberadaan aturan itu juga berkaitan dengan agenda antikorupsi yang menargetkan keuntungan, bukan sekadar hukuman pelaku. Pendekatan tersebut membuat hasil penindakan memiliki dampak langsung terhadap perlindungan kepentingan masyarakat.

Meski demikian, pengesahan undang-undang belum otomatis menghasilkan penerimaan negara. Penegak hukum tetap membutuhkan penyelidikan akurat untuk memastikan asal-usul aset, hubungan kepemilikan, serta dasar penyitaannya. Proses peradilan yang terbuka diperlukan agar pemulihan berjalan sah dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dari sisi tata kelola, penerapan aturan perlu disertai koordinasi antarlembaga yang konsisten. Pelacakan aset sering berkaitan dengan dokumen keuangan, transaksi, dan kepemilikan yang memerlukan pemeriksaan menyeluruh. Pengawasan publik penting untuk memastikan aset yang berhasil dipulihkan tercatat dan digunakan sesuai ketentuan.

Ke depan, ukuran keberhasilan tidak cukup dilihat dari jumlah perkara yang ditangani. Publik juga akan menilai nilai aset yang kembali, kecepatan proses, serta kepastian pemanfaatannya. Dengan pelaksanaan berintegritas, pengesahan ini dapat memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus membantu memulihkan keuangan negara.

Perkembangan 20 November 2026

KPK menyatakan siap mematuhi serta menerapkan UU Perampasan Aset yang baru disahkan DPR. Penerapan dilakukan setelah kajian mendalam.

Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung pemberantasan korupsi.

Pertanyaan Umum

Apa sikap KPK terhadap pengesahan UU Perampasan Aset?

KPK mendukung pengesahan tersebut dan menilainya dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

Apa tujuan utama UU Perampasan Aset?

Aturan ini diharapkan membantu negara mengamankan serta memulihkan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk korupsi.