Breaking
●Harga BBM di Indonesia: Selisih Pertamax dan Pertalite●Gugatan Syarat Usia Capres Cawapres Minta Batas 19 Tahun●Timnas Mesir Rayakan 70 Gol Salah, Rekor Lama Diperdebatkan●Innova Jalan Sendiri di Jepara Bergerak Tanpa Pengemudi●Chelsea FC Wanita vs Paris Saint-Germain FC Disorot●Puting Beliung Awal Musim Hujan: Mengapa Angin Menguat?●Ledakan Kilang Migas Cepu Blora Picu Api Besar di●Pohon Tumbang Bogor Bandung: Tiga Titik Kota Bogor●Mengapa Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Dicari di Tengah Seleksi●Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Hutan Kota UI Tak Tersentuh●Cuaca Surabaya Hari Ini: Tujuh Kecamatan Berpotensi Hujan●Tabel KUR BRI 2026: Kisaran Rp1 Juta Hingga Rp50 Juta●Suku Bunga Bi Rate Naik 25 Bps, IHSG Masih Goyah●Uji Coba QRIS Hong Kong Desember 2026 Dimulai Pekan Kedua●Penggeledahan Posko Dugaan Makar Meluas dari Cipete●Sufmi Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran, Usulan Tidar●ASEAN Club Championship 2026-2027: Mulai 7 Oktober●Drama Korea Doctor X Tembus 43,1 Juta Jam Tontonan Global●Evaluasi Pemain Persebaya Usai Menang 4-3●Gelar Perkara Dugaan Makar Listyo Sigit Digelar Besok●Kerja Sama Indonesia China Rp1.300 Triliun Disaksikan Prabowo●Pendaki 15 Tahun Hilang di Gunung Bawakaraeng Ditemukan Selamat●Messi Layangkan Somasi ke Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina●Pramono Janji Tertibkan Parkir Liar Blok M Secepatnya
●Harga BBM di Indonesia: Selisih Pertamax dan Pertalite●Gugatan Syarat Usia Capres Cawapres Minta Batas 19 Tahun●Timnas Mesir Rayakan 70 Gol Salah, Rekor Lama Diperdebatkan●Innova Jalan Sendiri di Jepara Bergerak Tanpa Pengemudi●Chelsea FC Wanita vs Paris Saint-Germain FC Disorot●Puting Beliung Awal Musim Hujan: Mengapa Angin Menguat?●Ledakan Kilang Migas Cepu Blora Picu Api Besar di●Pohon Tumbang Bogor Bandung: Tiga Titik Kota Bogor●Mengapa Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Dicari di Tengah Seleksi●Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Hutan Kota UI Tak Tersentuh●Cuaca Surabaya Hari Ini: Tujuh Kecamatan Berpotensi Hujan●Tabel KUR BRI 2026: Kisaran Rp1 Juta Hingga Rp50 Juta●Suku Bunga Bi Rate Naik 25 Bps, IHSG Masih Goyah●Uji Coba QRIS Hong Kong Desember 2026 Dimulai Pekan Kedua●Penggeledahan Posko Dugaan Makar Meluas dari Cipete●Sufmi Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran, Usulan Tidar●ASEAN Club Championship 2026-2027: Mulai 7 Oktober●Drama Korea Doctor X Tembus 43,1 Juta Jam Tontonan Global●Evaluasi Pemain Persebaya Usai Menang 4-3●Gelar Perkara Dugaan Makar Listyo Sigit Digelar Besok●Kerja Sama Indonesia China Rp1.300 Triliun Disaksikan Prabowo●Pendaki 15 Tahun Hilang di Gunung Bawakaraeng Ditemukan Selamat●Messi Layangkan Somasi ke Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina●Pramono Janji Tertibkan Parkir Liar Blok M Secepatnya
16.53 WIB
nasional
3 dibaca

Gibran Mundur dari Jabatan Wakil Presiden Dibahas di Istana

Rapat di Istana menjadi sorotan setelah isu Gibran mundur dari jabatan wakil presiden masuk agenda pembicaraan Prabowo.

Ringkasan
  • Rapat Prabowo bersama unsur MPR-DPR di Istana memunculkan pertanyaan mengenai masa depan jabatan wakil presiden.
  • Jika Gibran mundur dari jabatan wakil presiden, kursi tersebut tidak otomatis diisi melalui penunjukan langsung presiden.
Gibran Mundur dari Jabatan Wakil Presiden Dibahas di Istana
arwani · 12 November 2026

Pertemuan Prabowo dengan MPR-DPR

Rapat di Istana menjadi sorotan setelah isu Gibran mundur dari jabatan wakil presiden masuk agenda pembicaraan Prabowo. Pertemuan tersebut melibatkan Presiden Prabowo dan unsur MPR-DPR, berdasarkan informasi dalam materi berita. Bahan yang tersedia belum mencantumkan tanggal serta jam pelaksanaannya secara terperinci.

Lokasi yang disebut ialah Istana, tanpa penjelasan mengenai kompleks atau ruangan yang digunakan. Materi pemberitaan juga tidak menyebut format pertemuan, apakah rapat resmi, audiensi, atau konsultasi kelembagaan. Keterangan itu penting untuk memahami hubungan forum dengan kewenangan setiap lembaga yang hadir.

Headline pertama secara khusus menyebut Komisi III DPR menemui Prabowo seusai kabar pengunduran diri tersebut. Headline kedua memakai cakupan MPR-DPR dalam rapat bersama Presiden di Istana. Perbedaan penyebutan itu menunjukkan informasi peserta belum merinci nama seluruh pejabat yang hadir.

Agenda yang tercantum berkaitan dengan kemungkinan berakhirnya masa jabatan wakil presiden Gibran. Komisi III disebut membahas prosedur pengisian posisi wakil presiden jika jabatan tersebut kosong. Bahan yang tersedia belum memuat tahapan, dasar hukum, maupun pilihan mekanisme pengisian secara lengkap.

Dalam kerangka umum ketatanegaraan, status jabatan perlu dipastikan sebelum proses pengisian dibahas lebih lanjut. Dokumen resmi mengenai pengunduran diri dapat menjadi rujukan untuk menentukan langkah kelembagaan berikutnya. Keterangan itu berbeda dari kesimpulan bahwa rapat telah menghasilkan keputusan final.

Sampai informasi yang tersedia, belum ada rincian hasil pembicaraan atau kesepakatan antarlembaga. Tidak diketahui pula apakah forum menetapkan jadwal lanjutan, membentuk tim, atau menyerahkan pembahasan kepada lembaga tertentu. Perkembangan berikutnya masih menunggu pernyataan resmi dari Presiden, MPR, DPR, atau Komisi III.

Isu pengunduran diri Gibran

Rapat Prabowo bersama unsur MPR-DPR di Istana memunculkan pertanyaan mengenai masa depan jabatan wakil presiden.

Informasi tersebut dikaitkan dengan isu Gibran mundur dari jabatan wakil presiden. Namun, materi yang tersedia belum memuat bukti pengunduran diri tertulis maupun tanggal pemberlakuannya.

Judul terkait menyebut Komisi III DPR menemui Prabowo setelah kabar pengunduran diri Gibran mencuat. Pertemuan itu disebut membahas prosedur pengisian jabatan wakil presiden apabila posisi tersebut benar-benar kosong.

Sampai informasi ini tersedia, belum ada pernyataan resmi Gibran mengenai keputusan meninggalkan jabatan. Keterangan langsung dari Prabowo, MPR, atau DPR juga belum tercantum dalam bahan pemberitaan yang diberikan.

Agenda rapat menjadi fakta yang dapat dicatat dari informasi tersebut, sedangkan alasan pengunduran diri belum diketahui. Nama Komisi III muncul dalam pembahasan prosedur, bukan sebagai bukti bahwa proses pergantian telah dimulai.

Kemungkinan pergantian wakil presiden masih berada pada ranah spekulasi sebelum ada pengumuman institusional. Pembaca perlu membedakan kabar pertemuan, pembahasan mekanisme, dan keputusan hukum yang sudah ditetapkan.

Konfirmasi berikutnya perlu berasal dari pernyataan resmi Presiden, Gibran, MPR, atau DPR. Hingga saat itu, isu pengunduran diri belum dapat diperlakukan sebagai keputusan final.

Mekanisme pengisian posisi wakil presiden

Jika Gibran mundur dari jabatan wakil presiden, kursi tersebut tidak otomatis diisi melalui penunjukan langsung presiden. Konstitusi menetapkan jalur khusus melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Ketentuan ini membuat pembahasan Istana bersama unsur parlemen menjadi penting untuk menentukan langkah berikutnya.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur pengisian jabatan wakil presiden yang mengalami kekosongan. Dalam kondisi tersebut, MPR memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diajukan presiden. Pemilihan wajib berlangsung paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.

Presiden memegang peran awal dengan menyampaikan dua nama calon kepada MPR. Nama-nama tersebut menjadi dasar pemilihan dalam sidang MPR, bukan keputusan sepihak kepala negara. Konstitusi tidak memberikan kewenangan kepada presiden untuk langsung mengangkat pengganti.

MPR menjalankan kewenangan pemilihan melalui sidang sesuai tata tertib lembaga. Keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD, sehingga kedua unsur parlemen berada dalam forum tersebut. Calon dengan dukungan suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden melalui mekanisme persidangan.

DPR tetap relevan karena seluruh anggotanya menjadi bagian dari MPR, tetapi DPR tidak memilih secara terpisah. Pertemuan komisi atau pimpinan DPR dapat membahas aspek politik dan ketatanegaraan sebelum sidang MPR. Keputusan final pengisian tetap berada pada MPR berdasarkan mandat konstitusi.

Setelah dua calon diajukan, MPR menyiapkan sidang dalam batas waktu konstitusional. Forum tersebut menjalankan pemungutan suara sesuai tata tertib dan ketentuan yang berlaku. Wakil presiden terpilih kemudian mendampingi presiden hingga masa jabatan berakhir.

Keterangan Komisi III DPR

Nasib jabatan wakil presiden menjadi perhatian setelah Komisi III DPR menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana. Isu Gibran mundur dari jabatan wakil presiden dibahas bersama unsur MPR dan DPR. Pertemuan tersebut menyoroti tata cara pengisian jabatan apabila posisi wakil presiden benar-benar kosong.

Komisi III DPR membawa persoalan itu dalam pertemuan langsung dengan Prabowo. Agenda utamanya berkaitan dengan prosedur konstitusional, kewenangan lembaga, serta tahapan pengambilan keputusan. Rincian keputusan resmi pertemuan belum disampaikan dalam informasi yang tersedia.

Dari sisi hukum, pembahasan diperlukan untuk menentukan dasar tindakan lembaga negara. Kerangka tersebut mencakup status jabatan, mekanisme pengusulan, serta pihak yang memiliki kewenangan. Setiap langkah harus merujuk pada ketentuan konstitusi dan peraturan terkait.

Aspek kelembagaan turut menjadi perhatian karena pengisian wakil presiden melibatkan lebih dari satu institusi. MPR memiliki peran penting dalam proses ketatanegaraan sesuai mandat hukum yang berlaku. DPR juga berkaitan dengan pembahasan politik serta komunikasi antar-lembaga.

Langkah berikutnya berpotensi mencakup koordinasi antara DPR, MPR, pemerintah, dan lembaga terkait. Mereka perlu menyamakan tafsir sebelum menentukan prosedur yang dapat dijalankan. Penjelasan publik dibutuhkan agar proses tersebut tidak menimbulkan spekulasi baru.

Komisi III DPR menjadi salah satu pihak yang membahas dimensi hukum dalam persoalan tersebut. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada mekanisme resmi dan kewenangan institusi terkait. Sampai ada keterangan lanjutan, publik perlu membedakan antara agenda pembahasan dan keputusan final.

Pertanyaan Umum

Apa agenda pertemuan Prabowo dengan MPR-DPR?

Pembahasan berfokus pada isu pengunduran diri Gibran serta prosedur pengisian jabatan wakil presiden.

Apakah Gibran resmi mundur?

Belum ada konfirmasi resmi dalam informasi yang tersedia. Rapat Prabowo dan pembahasan prosedur belum membuktikan pengunduran diri telah ditetapkan.

Siapa yang memilih pengganti wakil presiden jika jabatan kosong?

MPR memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diajukan presiden, paling lambat 60 hari setelah kekosongan.

Apa yang dibahas Komisi III DPR bersama Prabowo?

Pertemuan membahas aspek hukum, kelembagaan, serta prosedur pengisian jabatan wakil presiden. Rincian keputusan final belum tersedia.

Transparansi: Artikel ini disusun dengan bantuan teknologi AI generatif berdasarkan sumber berita publik, lalu melewati gerbang kualitas otomatis dan kurasi redaksi tim redaksi ARUS sebelum terbit.